Hubungan Industrial Dan Hukum Ketenagakerjaan (HIK)

Pelatihan Hubungan Industrial Dan Hukum Ketenagakerjaan

Para peserta Pelatihan Hubungan Industrial Dan Hukum Ketenagakerjaan perlu memahami hubungan industrial dan ketenagakerjaan ( HIK ) dasar meliputi perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama (PKB), waktu kerja dan waktu istirahat, upah kerja lembur dan PHK.

Hubungan Industrial Dan Hukum Ketenagakerjaan (HIK)

training Hubungan Industrial Dan Hukum Ketenagakerjaan

Hubungan perburuhan adalah hubungan antara pelaku dalam produksi barang dan jasa, yaitu pengusaha, pekerja dan pemerintah. Hubungan industrial bertujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis, harmonis dan dinamis antara para aktor dalam proses produksi. Karena itu, masing-masing aktor produksi harus menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

Fungsi pekerja / serikat adalah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kewajiban mereka, menjaga ketertiban untuk kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis dan berpartisipasi dalam kemajuan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan perusahaan. Pekerja dan keluarga mereka.

Peran pengusaha dan organisasi pengusaha adalah menciptakan asosiasi, mengembangkan perusahaan, memperluas lapangan kerja. Sementara peran pemerintah adalah untuk menetapkan kebijakan, memberikan layanan, pengawasan dan kepatuhan terhadap pelanggar.

Dengan terciptanya hubungan kerja yang harmonis, aman dan harmonis, produksi dan produktivitas tenaga kerja diharapkan meningkat, sehingga perusahaan dapat tumbuh dan berkembang untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Dalam hubungan kerja yang terlibat langsung dalam proses produksi adalah pengusaha dan pekerja, sedangkan pemerintah tidak terlibat langsung. Oleh karena itu, pengusaha dan pekerja terlibat dalam hubungan kerja yang menimbulkan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini diatur sebagian besar dalam peraturan perundang-undangan dan perburuhan, peraturan perusahaan dan perjanjian perundingan bersama (PKB).

Untuk informasi lebih lanjut mengenai training Hubungan Industrial Dan Hukum Ketenagakerjaan ini, anda bisa langsung menghubungi nomer admin kami dibawah ini.

Wa/Telphone: 0813-9174-4490

Ikuti Juga: Pelatihan General Affair dan Keprotokolan

Materi Pelatihan Hubungan Industrial Dan Hukum Ketenagakerjaan

1. Perjanjian Kerja (PK)

a. Dasar hukum.
b. Pengertian.
c. Bentuk.
d. Jenis.
e. Isi PK.
f. Syarat pembuatan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).
g. Akibat hukum jika syarat-syarat PKWT dilanggar.

2. Peraturan Perusahaan (PP)

a. Dasar hukum.
b. Pengertian.
c. Perusahaan yang diwajibkan membuat PP.
d. Tata cara pembuatan.
e. Isi.
f. Pengesahan.
g. Kewajiban pengusaha setelah PP disahkan.
h. Masa berlaku.

3. Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

a. Dasar hukum.
b. Pengertian.
c. Syarat dan tata cara pembuatan.
d. Hal-hal yang harus dimuat dalam PKB.
f. Kewajiban pengusaha dan SP/SB/pekerja setelahPKB berlaku.
g. Masa berlaku.
h. Syarat perpanjangan atau pembaharauan.
i. Perbedaan PKB dan PP.

4. Waktu Kerja dan Waktu istirahat.

a. Dasar hukum.
b. Waktu kerja sehari dan seminggu.
c. Waktu istirahat dan cuti.
d. Hak pekerja/buruh perempuan atas istirahathamil/melahirkan.
e. Sanksi jika terjadi pelanggaran.

5. Upah Kerja Lembur

a. Dasar hukum.
b. Pengertian dan ruang lingkup.
c. Syarat kerja lembur.
d. Kewajiban pengusaha yang mempekerjakan pekerja kerja lembur.
e. Dasar perhitungan upah lembur.
f. Cara perhitungan upah lembur.
g. Sanksi atas pelanggaran kerja lembur.

6. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

a. Dasar hukum.
b. Pengertian dan ruang lingkup.
c. PHK yang dilarang;
d. Alasan PHK oleh : pengusaha; pekerja.
e. Prosedur/mekanisme PHK.
f. PHK yang tidak perlu penetapan dari PHI.
g. Skorsing.
h. Kompensasi akibat PHK.
i. Komponen upah untuk kompensasi akibat PHK.
j. Hak pekerja yang ditahan pihak berwajib.
k. PHK karena usia pensiun.

Ikuti Juga: Pelatihan Hazardous Material Handling

Peserta Training Hubungan Industrial Dan Hukum Ketenagakerjaan

Pelatihan Hubungan Industrial Dan Hukum Ketenagakerjaan ini cocok diikuti oleh Pejabat/staf pada Departemen SDM (Human Resources), Pejabat/ staf pada Departemen Legal, Para pejabat yang sering berhubungan dengan masalah-masalah ketenaga-kerjaan, Mereka yang berminat mengetahui seluk beluk hukum-hukum ketenaga kerjaan dan penyelesaian konflik perburuhan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *